Merajalela!!! Tenaga Honorer (Non ASN) Siluman Ada yang Masuk Database KemenPAN RB dan BKN, Sebut Komisi II DPR RI

 

Junimart Girsang

Ikhlas Berbagi - Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI,  mendapati dan menemukan adanya tenaga honorer (Non ASN) fiktif atau siluman yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Junimart Girsang menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama KemenPAN RB dan BKN. Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, sebelumnya  juga telah mengaku mendengar kabar tentang adanya tenaga honorer (non ASN) siluman tersebut.

Tak main-main, saat itu Mardani Ali Sera juga menyampaikan bahwa BPKP mendapati dan menemukan ada data satu juta tenaga honorer (non ASN) siluman.

Keadaan itu pasti akan mengakibatkan kesejahteraan tenaga honorer (non ASN) yang asli, yang sudah mengabdi lama menjadi terganggu akibat adanya honorer siluman dan titipan tersebut.

Tenaga honorer (non ASN) fiktif atau siluman itu akan mengakibatkan penganggaran untuk pegawai honorer (non ASN) menjadi tidak tepat sasaran. Karenanya, Mardani Ali Sera dan pihaknya bertekad akan memberantas tenaga honorer (non ASN) fiktif atau siluman.

Penemuan banyaknya tenaga honorer (non ASN) fiktif atau siluman yang merajalela, juga diakui oleh Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan mendesak KemenPAN RB dan BKN untuk melakukan audit.

Junimart Girsang menyarankan supaya KemenPAN RB dan BKN dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data tenaga honorer (non ASN).

Ucap Junimart, "KemenPAN RB dan BKN itu bisa memverifikasi banyaknya tenaga-tenaga honorer siluman, maka dalam rapat ini saya dan teman-teman sampaikan agar KemenPAN RB dan BKN itu melakukan audit bekerja sama dengan BPKP untuk menemukan para tenaga honorer siluman itu”.

Ada tenaga honorer siluman yang justru datanya bisa masuk ke KemenPAN RB dan BKN. "Saya banyak menemukan tenaga honorer (non ASN) fiktif atau siluman, tidak pernah (menjadi) tenaga honorer tapi namanya masuk diajukan ke KemenPAN RB dan BKN”, kata Junimart.

"Nama yang honorer tidak masuk, yang tidak honorer yang masuk, jadi bukan hanya mafia tanah yang ada sekarang, mafia judi, mafia tenaga honorer (non ASN) juga sudah ada. Ini kita perlu selesaikan," tutur Junimart.

Saat ini,  KemenPAN RB dan BKN masih melakukan verifikasi dan validasi (verval)data tenaga honorer (non ASN). Informasi terkini menyebutkan ada sebanyak 1,7 juta data tenaga honorer (non ASN) yang teleh masuk database BKN untuk diverifikasi dan validasi (verval).

Untuk lebih mempermudah dalam hal proses verval, BKN bekerjasama dengan BPKP membuat kategori data tenaga honorer (non ASN) menjadi 6 kelompok kerja (Pokja).

Keenam kelompok kerja (pokja) tersebut ialah:

~        honorarium

~        surat Keputusan pengangkatan dan masa kerja

~        usia

~        jabatan

~        tingkat pendidikan

~        serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

BKN bertanggung jawab pada Pokok Kerja kriteria 2-6 dan BPKP sebagai tim quality assurance bertanggung jawab pada Pokok Kerja kriteria 1.

Dari hasil verifikasi dan validasi data tenaga honorer (non ASN) berdasarkan laporan paling akhir yaitu:

~        kriteria 2 mencapai 89.87 persen

~        kriteria 3 sudah 100 persen

~        kriteria 4 mencapai 63.33 persen

~        kriteria 5 sudah 100 persen

~        dan kriteria 6 mencapai 99.52 persen.

Hasil dari verifikasi dan validasi (verval) data tenaga honorer (non ASN) selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

Guys, itulah informasi yang dihimpun oleh kontributor Pojok Kampus Mania dari beberapa sumber terpercaya tentang adanya Tenaga Honorer Siluman Merajalela, Ada yang Masuk Database KemenPAN RB dan BKN. Semoga artikel ini bermanfaat.

 

Penyunting: Aulia Kusumawardhani